Dapat Penghargaan WBBM, Pengadilan Militer Utama Akan Terus Berkomitmen

 

Jakarta – Suarainvestigasi.com – Dalam rangka apresiasi dan penganugrahan Zona Integritas Kemenpan RB kembali memberikan penghargaan kepada Pengadilan Militer Utama yang sebelumnya telah meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan kini ditahun 2020 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia Dilmiltama mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan RB yang digelar secara Virtual. Pada Senin pagi, (21/12/2020).

 

Hadir pada acara tersebut Kepala Pengadilan Militer Utama Mayjen Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum didampingi Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, S.H dan Oditurat Jenderal TNI Laksda TNI Guramad Sabirin, S.H., M.H.

 

Kadimiltama Mayjen Dr. Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum. menyampaikan atas penghargaan yang telah raihnya merupakan upaya besar semua anggota yang bertugas di Pengadilan Militer Utama, dirinya juga sangat berharap dapat mempertahankan penghargaan yang telah diraih.

 

“Yang pertama untuk WBK dan WBBM itu khususnya Pengadilan Militer akan terus berkomitmen untuk hal tersebut sehingga meraih WBBM, kemudian yang dinilai pada peningkatan kinerja, selain tidak adanya korupsi tidak adanya pungutan dan ketepatan, kecepatan dalam menyelesaikan kasus perkara terkait dengan menggunakan media IT, karena memang wilayah hukum Pengadilan Militer Utama sangat luas seluruh Indonesia dan itu tentunya terbangun dengan baik karena adanya komitmen juga dari Oditur Militer untuk menyelesaikan persidangan dan melaksanakan eksekusi sehingga pencari keadilan dapat diraih dan selesai dengan tepat.” kata Mayjen Agus kepada Matanews.id saat di Pengadilan Militer Utama, Senin pagi, (21/12/2020).

 

Lanjutnya, Khususnya dalam perbedaan pendapat antara Komandan Satuan yang berada di satuannya dan tersebar di seluruh Indonesia juga Oditur Militer Tinggi ataupun Oditur militer yang tersebar di wilayah Indonesia, memiliki komitmen Mahkamah Agung adanya keputusan tentang dilakukan Sidang Elektronik dirinya dapat melaksanakan itu, sedangkan dari segi kecepatan dan efektivitas biaya menjadi lebih berkurang, dan dari segi kecepatan penyelesaian itu bisa dilaksanakan dengan tepat.

 

“Adapun hasilnya prajurit tadi dapat segera mendapatkan kepastian hukum dan dirasakan adil dari keputusan-keputusan hasil sidang, prajurit tadi dapat segera di Operasionalkan kembali.” jelasnya.

 

Dalam kegiatan Pemberian Penghargaan ini Mayjen Agus mengatakan yang menghadiri perwakilan dari Panglima TNI menugaskan Kababinkum selaku Pembina Hukum Tertinggi di lingkungan TNI kemudian Oditur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi penuntutan kemudian Oditur Militer Tinggi 2 Jakarta yang mempunyai tugas juga di bidang penuntutan kemudian Staf asisten personil Panglima TNI kemudian dari Lingkungan Masyarakat dari Kepolisian maupun Walikota termasuk dari Komandan Satuan Kodim dari Jakarta Timur.

 

“Komitmen TNI dalam penegakan hukum sudah bisa kita tunjukkan dengan meraih WBK dan WBBM ini independensi, imparsial Pengadilan Militer namun demikian, ini sebagai wujud komitmen TNI yang bertugas di lingkungan Pengadilan Militer sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, dan ini merupakan keberhasilan bagi Pengadilan Militer seluruhnya dan merupakan komitmen prajurit-prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Pengadilan Militer dibawah Mahkamah Agung.” paparnya.

 

Atas keberhasilan tersebut Kadimiltama akan terus meningkatkan pelayanan Aparatur Negara serta meningkatkan Sumber Daya Manusia demi mempertahankan nilai penghargaan yang telah di raih dalam beberapa tahun ini.

 

“Untuk hasil yang kita raih tentunya kita tidak berhenti sampai di sini, selain mempertahankan sesuai dengan komitmen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kita tetap akan meningkatkan terus, karena wilayah hukum untuk Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga untuk IT kemudian untuk kualitas sumber daya manusianya kita tingkatkan terus agar kinerja dapat terus bermanfaat buat TNI khususnya, dan bagi Negara terutama Bidang Yudisial dibawah Mahkamah Agung pada umumnya.” tegasnya.

 

Perlu diketahui dengan menerapkan Protokol Kesehatan pada Pandemi Covid-19 Kegiatan Pemberian Penghargaan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani dilakukan oleh Kemenpan RB secara Virtual. (wly).