Inilah Tanggapan Lurah Kuta Baru Soal Program Forum RW Yang Dinilai Kurang Tepat

 

 

Tangerang – Suara Investigasi – Terkait adanya pengerjaan normalisasi pengerukan lumpur saluran air sepanjang 1.100 meter di Jl. Raya Kuta Bumi / Kuta Baru yang dilaksanakan oleh Forum RW Kelurahan Kuta Baru dan sempat menuai reaksi dari Ketua DPC BM PAN Pasar Kemis karena dinilai kurang tepat sasaran.

 

Inilah tanggapan Lurah Kuta Baru yang berlangsung diKantor Kelurahan Kuta Baru, tepatnya di Jl. Pinus II, No 1, Pondok Rezeki, Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Selasa, 25.03.2020.

 

Lurah Kuta Baru Makmun menyampaikan, “Musrenbang itu setiap tahun memang sudah kami usulkan namun tetapi tidak ada realisasinya,” ucapnya.

 

Bedasarkan keterangan informasi dari masyarakat sekitar bahwa saluran air tersebut semenjak dari tahun 1984 belum ada pengerukan atau perbaikan.

 

“Kondisi saluran air itu setengahnya lumpur, jadi kalau hujan turun sedikit saja airnya pasti meluap kejalan raya,”

 

Kemudian warga mengusulkan saluran air tersebut dan meminta segera untuk dibangun, sedangkan kalau usulannya sekarang kemungkinan pemerintah pun bisa merealisasikan anggarannya ditahun depan.

 

“Itu pun kalau diterima usulannya oleh pemerintah, kalau tidak diterima kemungkinan bisa menghilang lagi,”

 

Saluran air ini adalah kewenangan Bina ?Marga PUPR Kabupaten Tangerang. Kemudian akhirnya dari Forum RW pun mengusulkan bagaimana kalau anggarannya dari swadaya masyarakat saja dahulu.

 

“Pengerjaan pengerukan ini sepanjang 1.100 meter dan saat ini pelaksanaannya pun sudah selesai,”

 

Makmun pun menambahkan seandainya kalau kegiatan normalisasi pengerukan saluran air yang saat ini sudah selesai kami kerjakan melalui anggaran dari swadaya masyarakat yang dikumpulkan oleh Forum RW dan sudah jelas ter poll up.

 

“Kemudian ada kegiatan pengerukan atau pembongkaran kembali oleh pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan PUPR Kabupaten Tangerang nanti kami akan melihat dari isi Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) mereka seperti apa didalamnya,”

 

Seandainya apabila terdapat pelaksanaan yang sama sesuai apa yang kami usulkan di Musrenbang kemarin mengenai anggaran pengerukan saluran air yang saat ini sudah ter poll up oleh kami melalui anggaran swadaya masyarakat, berarti pihak Bina Marga yang memainkan anggaran tersebut.

 

“Karena pelaksanaan pembangunan drainase yang dilaksanakan oleh pihak dinas terkait itu pasti ada langkah-langkah awalnya, salah satunya dalam pelaksanaan tersebut harus melakukan pengerukan saluran air dahulu dan kemudian baru melaksanakan pemasangan drainase nya,”

 

Mengenai jumlah anggarannya kan itu bisa dilihat dari kondisi di lapangan seperti apa kondisinya dan pelaksanaan kegiatan tersebut

 

“Kalau faktanya nama kegiatannya adalah perapihan artinya berarti mengenai biaya pengerukan saluran air drainase nya sudah pasti ada disitu dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan nya,”

 

Jika terjadi apabila ke depan nya terdapat kegiatan yang kami maksudkan kaitan nya kepada kami itu berarti adalah penerima manfaat.

 

“Karena Kecamatan Pasar Kemis, Kelurahan Kuta Baru serta masyarakat itu adalah penerima manfaat,” tambahnya. ( Surya )