Diduga Program Pemkab Nias Gagal, Proyek SPAM di Desa La’uri Tak Memberikan Manfaat Maksimal

Nias – Suarainvestigasi.com – Program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 1.550.100.000,00 di Desa La’uri, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias, hingga kini belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Meskipun proyek ini sudah selesai dan dibayar penuh, keberhasilan pembangunan SPAM tersebut diragukan, bahkan diduga sebagai program gagal yang hanya menghabiskan anggaran Negara tanpa memberikan solusi atas kebutuhan air bersih bagi warga.

Padahal salah satu fungsi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Sumber Daya Air.

Proyek SPAM yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga Desa La’uri ini dikerjakan oleh CV. Gemilang Jaya, sebuah kontraktor yang beralamat di Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan informasi yang tertera dalam dokumen tender, proyek ini memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.618.119.000,00 dengan tujuan menyediakan jaringan perpipaan yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Namun, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari harapan.

Berdasarkan penelusuran di lokasi proyek, ditemukan bahwa secara fisik, pembangunan proyek ini belum selesai dengan sempurna. Pipa-pipa yang dipasang mengalami penyumbatan akibat tertutupnya saluran dengan pasir dan kerikil, sementara bendungan penampung yang dibangun juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan, beberapa sumber air yang digunakan tidak mengalir dengan lancar ke bak penampung, dan ada dugaan bahwa sebagian besar aliran air yang masuk tercemar oleh kotoran. Beberapa warga mengungkapkan bahwa meskipun proyek ini telah selesai, air yang dialirkan melalui jaringan perpipaan sangat sedikit dan tidak layak di konsumsi karena tercemar kotoran.

“Kami berharap air bersih bisa sampai ke rumah kami, tetapi kenyataannya sangat mengecewakan. Air yang keluar dari kran sangat sedikit dan kotor, bahkan kami merasa khawatir jika air tersebut bisa menimbulkan masalah kesehatan,” ungkap seorang warga Desa La’uri yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, meskipun pembangunan proyek SPAM di Desa La’uri sudah selesai, pihak pemerintah daerah Kabupaten Nias dan rekanan proyek belum melakukan serah terima pekerjaan. Hal ini menambah kecurigaan adanya unsur pembiaran dari konsultan pengawas yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kelancaran pelaksanaan proyek.

“Kami melihat ada pembiaran dari konsultan pengawas, sehingga banyak hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Padahal, uang Negara sudah digunakan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” ujar warga setempat lainnya.

Sejak awal proyek dimulai, tidak ada papan informasi publik yang memaparkan besaran anggaran yang digunakan. Menurut warga, hal ini diduga merupakan salah satu trik untuk mengelabui masyarakat. Tidak adanya transparansi mengenai anggaran proyek menambah keraguan terhadap integritas pelaksanaan proyek ini.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Agri Helpin Zebua, yang telah melakukan investigasi bersama warga setempat, menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan banyak kejanggalan terkait kualitas fisik pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat laporan kepada instansi Pemerintah Pusat, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektorat, BPK, dan KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami akan segera melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat dan lembaga terkait agar proyek ini segera diperiksa secara menyeluruh. Kami juga akan meminta agar dilakukan audit untuk memastikan apakah ada indikasi penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini,” ujar Helpin Zebua.

Frisman Sandroto, Koordinator DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Nasional Kepulauan Nias, juga menegaskan bahwa proyek SPAM ini adalah program penting bagi masyarakat, namun ternyata gagal total dalam pelaksanaannya. Ia menilai bahwa pembangunan tersebut justru hanya memboroskan anggaran Negara dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Menurutnya, Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Nias Ya’atulo Gulo, harus segera bertindak dan meninjau kembali proyek ini untuk memastikan bahwa rekanan pelaksana memperbaiki segala kekurangan sesuai dengan perencanaan awal.

“Pembangunan SPAM ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ini akan menjadi pemborosan anggaran yang merugikan Negara,” tegas Frisman.

Selain itu, ada juga penjelasan dari salah seorang warga dengan inisial BS yang mengungkapkan bahwa saat survei pengambilan titik sumber air dilakukan, ditemukan adanya penyimpangan dalam pemasangan bendungan dan pipa. Bendungan yang seharusnya dibangun di lokasi sumber air yang besar justru dialihkan ke lokasi lain, dan pemasangan pipa induk tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini mengakibatkan hanya beberapa rumah yang mendapatkan pasokan air, sementara banyak rumah lainnya tidak terlayani dengan baik.

“Pemasangan pipa dari bak penampungan menuju rumah-rumah warga salah teknis. Seharusnya pipa bisa menyalurkan air ke seluruh rumah, namun kenyataannya hanya rumah-rumah yang dekat dengan bendungan yang mendapatkan air. Kami menduga kontraktor hanya mementingkan keuntungan dan tidak mengutamakan kualitas pekerjaan,” ujar BS.

Masyarakat Desa La’uri berharap agar Bupati Nias, Ya’atulo Gulo, segera turun tangan untuk meninjau kembali proyek ini. Mereka meminta agar rekanan pelaksana melakukan perbaikan sesuai dengan perencanaan awal agar manfaat dari pembangunan SPAM ini bisa dirasakan oleh masyarakat seperti yang diharapkan.

“Sebelumnya ada Bak Oxfam lama dititik bendungan, disitu ada sumber mata air besar, menurut perencanaan awal Bak Oxfam lama itu dipecahkan dibuat baru, namun yang terjadi dilokasi beda Bak Oxfam lama dibiarkan saja langsung dibuat bendungan baru oleh rekanan untuk penampungan sumber air dari pembuang warga yang kotor dialirkan langsung ke beberapa bak penampungan pembagian pipa ke beberapa Dusun di Desa La’uri tanpa penutup dan saringan air, “Saat ini bendungan penampungan awal tertimbun pasir dan kerikil pipa saluran ditutupi dedaunan sehingga pipa tidak bisa dilalui air tersumbat menuju rumah masyarakat, itu pun seandainya dibersihkan air kecil di kran masing-masing meteran warga, tidak memadai dimanfaatkan air kotor tidak layak dikonsumsi karena tercemar kotoran pembuangan sebagian dari masyarakat,” kesal BS.

Selain itu parahnya lagi bahwa rekanan pelaksana proyek diduga telah melakukan pengurangan volume panjang fisik yang mana di sebagian Dusun V atau setelah jembatan menuju Gunungsitoli belum di pasang pipa atau di alirkan kepada penerima manfaat yaitu masyarakat setempat, hal tersebut menjadi suatu pertanyaan besar, ada apa dengan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa La’uri, apa dijadikan lahan koruptor pihak oknum tertentu ?,”ungkap masyarakat Desa La’uri.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Nias, Dinas PUTR, maupun pihak rekanan proyek terkait isu yang berkembang. Dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dan kegagalan pelaksanaan proyek, masalah ini harus menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi pemborosan anggaran Negara yang merugikan rakyat.

Dugaan kegagalan proyek SPAM di Desa La’uri ini menjadi peringatan bagi Pemerintah dan lembaga pengawas untuk lebih hati-hati dalam mengelola proyek-proyek pembangunan, terutama yang melibatkan dana publik. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, justru berpotensi menjadi beban Negara apabila tidak diawasi dengan baik. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas agar anggaran Negara tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.

(yosi)